Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
-
Deputi Pemberdayaan Masyarakat
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
- Direktorat Peran Serta Masyarakat; dan
- Direktorat Pemberdayaan Alternatif.
Tugas
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Fungsi
- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.
Struktur Organisasi
Download file PDF Buku-Petunjuk-Teknis-Pelaksanaan-Kewirausahaan
Download file PDF Kratom
Berita Terbaru
Berita Harian Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat sinergi dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pada…
Badan Narkotika Nasional (BNN) terus menggencarkan program pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan alternatif di kawasan rawan narkoba. Setelah berhasil dilaksanakan secara bertahap di Provinsi Aceh, BNN kini memperluas upaya intervensi…
Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Aldrin M.P. Hutabarat, mewakili Kepala BNN RI hadir pada Sidang Terbuka Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam rangka Dies Natalis ke-73 UKI, yang berlangsung di…
Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mendorong pelarangan total penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape terus berlanjut melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian…
Setelah sebelumnya memperkuat sinergi penanganan kawasan rawan narkoba melalui program pemberdayaan alternatif di Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN) melanjutkan langkah serupa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Upaya…
Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menggelar Rapat Sinergi Program Stakeholder pada Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jawa Barat, Rabu (23/9). Kegiatan yang dibuka…